Dirjen Listrik

Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) J. Purwono juga menjelaskan sesuai UU Ketenagalistrikan yang baru pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penetapan kebijakan peraturan perundang-undangan dan perencanaan yang bersifat nasional dan daerah. Purnomo melanjutkan meskipun PLN bukan lagi pemegang PKUK sebagai BUMN PLN tetap akan mendapatkan prioritas sebagai pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Jika PLN tidak sanggup, lanjut Menteri ESDM, maka swasta akan masuk dan PLN boleh melaksanakan proses business to business (B2B) untuk menyediakan listrik bagi daerah-daerah tertentu, dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi nasional. Demikian dikatakan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dalam press release penjelasan UU Ketenagalistrikan yang baru seperti dikutip INILAH.COM dari situs ESDM, Kamis (24/9).

PLN Tidak lagi sebagai PKUK